Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

A.	PENDAHULUAN
	Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
B.	PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
	Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pedoman Swakelola Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional Pedoman Katalog Elektronik Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Agen Pengadaan Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
C.	STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
	Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Perpres Nomor 16 Tahun 2018, sebagai berikut:

JENIS DOKUMEN

1	Pengadaan Barang Pascakualifikasi
2	Pengadaan Barang Prakualifikasi
3	Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi
4	Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi
5	Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul
6	Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul
7	Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi
8	Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi
9	Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi
10	Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat
11	Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat
12	Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat
13	Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat
14	Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat
15	Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat
16	Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat
17	Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat
18	Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat
19	Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat
20	Pengadaan Barang pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
21	Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
22	Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
23	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
24	Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

RENCANA UMUM PENGADAAN

Rencana Umum Pengadaan (Klik Disini)

MEKANISME PENGADAAN

A.	PENDAHULUAN
	Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
B.	PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018: Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pedoman Swakelola Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional Pedoman Katalog Elektronik Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Agen Pengadaan Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
C.	STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
	Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Perpres Nomor 16 Tahun 2018, sebagai berikut:

JENIS DOKUMEN

1	Pengadaan Barang Pascakualifikasi
2	Pengadaan Barang Prakualifikasi
3	Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi
4	Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi
5	Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul
6	Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul
7	Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi
8	Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi
9	Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi
10	Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat
11	Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat
12	Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat
13	Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat
14	Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat
15	Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat
16	Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat
17	Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat
18	Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat
19	Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat
20	Pengadaan Barang pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
21	Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
22	Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
23	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
24	Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

MEKANISME KEBERATAN DAN PENGADUAN

Mekanisme Keberatan dan Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadilan Agama Demak


1	Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.
2	Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan yang disampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
3	Sanggahan wajib diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat dirugikan, meliputi:
	a.	Panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
	b.	Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; dan/atau
	c.	Terjadi praktek KKN di antara peserta lelang dan/atau dengan anggota panitia/pejabat pengadaan/ pejabat yang berwenang; dan/atau
	d.	Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.
4.	Panitia/pejabat pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan. Panitia/pejabat pengadaan wajib menyampaikan bahan-bahan, yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang memberikan jawaban atas sanggahan tersebut.
5	Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambatlambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut :
	a	Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa karena kesalahan atau kelalaian panitia/pejabat pengadaan, maka pejabat yang berwenang memerintahkan panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang;
	b	Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota panitia/pejabat pengadaan dengan peserta lelang tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia/pejabat pengadaan dari jabatannya dan menggugurkan penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian pejabat yang berwenang mengganti panitia/ pejabat pengadaan dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang;
	c	Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana pada butir 3).c) dan butir 3).d) dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 1 (satu) tahun;
	d	Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia/pejabat pengadaan yang baru.
6	Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna barang/jasa, maka peserta lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Panglima TNI/ Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut. Sedangkan proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut.