pa-demak.go.id

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • a sertifikat iso web.jpg
  • header new1 copy.jpg
  • header new2 copy.jpg
  • online.jpg
  • onlinex.jpg

Kedudukan PA Dalam UU No. 9 Th. 2010

E-mail Print PDF

KEDUDUKAN PENGADILAN AGAMA

 1. pak ketua

Oleh : Drs. Moh. Syafruddin, M.Hum

Ketua Pengadilan Agama Demak

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.

Negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan tokoh masyarakat tertentu dengan suatu pengaturan keprotokolan. Sedangkan pengaturan keprotokolan secara menyeluruh dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sebagai upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistim ketatanegaran, budaya, dan tradisi bangsa.

Pengadilan Agama merupakan salah satu Lembaga Negara, secara konstotusional didudukkan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini dimuat bahwa kekuasaan  kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan disebutkan Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. Sedangkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan secara tegas bahwa Hakim adalah Pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dan dikaitkan dengan pasal 18 Undang-Undang tersebut, Hakim dimaksud adalah hakim Peradilan Umum, hakim Peradilan Agama, hakim Peradilan Militer maupun hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim di bawah Mahkamah Agung merupakan Pejabat Negara yang melaksanakan kekuasan kehakiman yang berada pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Yang dimaksudkan sebagai hakim dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Dan ketua pada pengadilan semua badan peradilan berstatus sebagai hakim.

Dalam pengaturan keprotokolan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan disebutkan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organesasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan peraturan Tata Tempat.

Pasal 11 dalam Undang-Undang itu pula disebutkan tata tempat dalam acara resmi Kabupaten/Kota ditentukan dengan urutan :

  1. Bupati/wali kota,
  2. Wakil bupati/wakil wali kota,
  3. Mantan bupati/wali kota dan mantan wakil bupati/wakil wali kota,
  4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya,
  5. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya,
  6. Sekretaris Daerah, komando tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri di kabupaten/kota, dan seterusnya.

Sedangkan sesuai dengan beberapa ketentuan diatas yang dimaksud ketua pengadilan semua badan peradilan adalah ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, ketua pengadilan militer dan ketua pengadilan tata usaha negara. Dengan demikian ketua pengadilan agama merupakan salah satu dari yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan  diatas.



PA Demak Alamat : Jl. Sultan Trenggono No.23 Demak.